Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare menggelar konsultasi publik Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.
Konsultasi publik itu berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, di Jalan Jenderal Sudriman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Senin (20/2/2023).
Kepala Bappeda Parepare, Samsuddin Taha menjelaskan, tujuan dari konsultasi publik RPD memberikan ruang ke perangkat daerah dan pemangku kepentingan memberikan saran untuk program pembangunan Parepare.
“Kami melakukan pendekan pertisipatif untuk menerima saran dari perangkat daerah hingga pemangku kepentingan demi rencana pembangunan Parepare di priode 2024-2026,” jelasnya.
Dia juga mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan program dan merampungkan RPD Parepare.
“Tentunya kami akan berdasar pada saran dan masukan yang tertuang dalam berita acara kesepakatan konsultasi publik ini untuk menjadi rancangan akhir rencana pembangunan,” katanya.
Sementara Wali Kota Parepare, Taufan Pawe mengatakan, konsultasi publik RPD 2024-2026 sesuai dengan intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bagi kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya.
“RPD ini harus di tetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk kekosongan RPJMD 2024-2026,” jelasnya.
“RPJMD inilah yang disebutkan bahwa harus dibuatkan rancangan rencana pembangunan daerah,” sambungnya.
Taufan Pawe menjelaskan, jadi pejabat yang akan menggantikannya harus dibuatkan pedoman yang akan digunakan 1 November 2023 mendatang.
“Jadi pejabat nantinya ini, harus saya buatkan pedoman dalam tanda kutip karena saya tetapkan. Itulah yang akan digunakan di tanggal 1 November untuk membangun kota Parepare,” jelasnya.
Dia juga menegaskan, pedoman yang akan dirumuskan dalam RPD untuk lebih mengoptimalkan pembangunan untuk pejabat penggantinya.
“Dan muatannya pasti berkaitan dengan hasil-hasil pembangunan yang telah saya lakukan untuk di optimalisasikan,” tegas Taufan Pawe.
Wali Kota Parepare dua priode itu berharap, pejabat yang akan menggantikannya harus bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan kepentingan yang lain.
“Saya ingin sekali pejabat yang menggantikan nantinya, harus kerja-kerja adalah sesuai kebutuhan masyarakat bukan akrobat politik,” pungkasnya.
