Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi perhatian serius pemerintah. Sulsel juga menjadi daerah yang rawan terjadi perdagangan orang.
Disnakertrans Sulsel bergerak memperkuat Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah itu diambil untuk mencegah TPPO terjadi.
Hal itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi (rakor) penempatan Pekerja Migran Indonsia (PMI) di Kantor LTSA-PMI di Kota Parepare, Rabu (5/7/2023).
Kepala Disnakertrans Sulsel Ardiles Saggaf mengatakan langkah strategis mencegah TPPO dengan memperkuat LTSA.
"Memaksimalkan dalam arti prosedur untuk penerbitan itu mudah. Tentunya gratis dalam biaya," katanya.
Kadisnakertrans Sulsel mengatakan jika sudah dioptimalkan, tinggal memperkuat sosialisasi setiap kantong-kantong PMI yang ada di Sulsel.
"Bahwa mengurus untuk menjadi pekerja migran tidak susah, tidak perlu berbayar atau gratis," tegasnya.
Ia juga mengungkapkan pekerja migran legal dijamin perlindungan penuh dari pemerintah.
"Jika itu pekerja migran yang prosedural mendapat perlindungan penuh dari pemerintah," ungkap Ardiles Saggaf.
Ia menegaskan bukan berarti pekerja migran yang non prosedural tidak akan diurus oleh pemerintah.
"Mereka tetap diurus pemerintah. Tapi tentu kalau prosedural semuanya bisa tercover dengan baik," pungkasnya. (rdi)
