 |
| Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo |
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Dr. Yusharto Huntoyungo membuka Forum Diskusi Aktual di Kota Parepare. Kegiatan itu berlangsung di Auditorium BJ Habibie Parepare, Selasa 5 Maret 2024.
Dalam paparannya, Yusharto mengungkap tiga tantangan yang kerap dijumpai saat Pilkada. Di antaranya yakni terkait biaya pelaksanaan pilkada yang terus mengalami peningkatan.
"Sejak tahun 2020-2024, besaran biaya (pilkada) yang diajukan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mencapai sekira 300 persen. Hal ini disebabkan kenaikan honorarium, pemekaran wilayah, maupun inflasi yang kita hadapi hingga saat ini," paparnya.
Yusharto juga membeberkan persoalan partisipasi pemilih di Pilkada serentak. Menurutnya faktor lain yang tidak kalah penting dalam tahapan pilkada yakni memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024.
"Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, semakin nyata masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan," beber dia.
Selanjutnya, persoalan yang ketiga menurut Yusharto yakni pelanggaran netralitas ASN.
"Pelanggaran netralitas ASN juga perlu mendapatkan perhatian kita, berkaca dari pemilu 2024, temuan dari BKN hingga 31 Januari, menunjukkan pelanggaran netralitas ASN cukup banyak," terangnya.
Dia mengatakan tiga tantangan itu dibahas dalam diskusi aktual. Selanjutnya, diharapkan dapat memperoleh masukan dari beberapa pihak untuk perbaikan ke depan.
"Masukan itu nantinya akan dituangkan dalam rumusan rekomendasi kebijakan strategis menghadapi dinamika kesiapan pilkada serentak ke depan," tandasnya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare Akbar Ali mengungkapkan Pemkot Parepare berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada. Salah satu upayanya yakni memastikan anggaran pilkada dialokasikan di APBD.
"Kami sebagai pemerintah kota telah menganggarkan pelaksanaan pilkada nantinya, KPU sekitar 19 miliar, bawaslu sekitar 5 miliar, dan TNI Polri sekitar 4,7 miliar. Kami pemkot Parepare sudah menganggarkan dan mengalokasikan sebagian, dan akan menyelesaikan seluruhnya itu sampai 2024," urainya. (*)
