Penjabat Wali Kota Parepare Akbar Ali membuka forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Senin 4 Maret 2024.
Konsultasi publik itu diikuti kepala SKPD, instansi vertikal, BUMN dan BUMD. Pemkot ingin meminta saran dan masukan untuk menyusun RKPD tahun 2025.
Konsultasi publik itu mengangkat tema 'Penguatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Inklusif serta peningkatan Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing'.
"Konsultasi Publik ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan saran dari seluruh peserta untuk penyempurnaan rancangan awal ini. Selanjutnya akan diserahkan kepada seluruh SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD," jelasnya Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali.
Akbar memaparkan forum konsultasi publik ini merupakan wadah untuk mendiskusikan isu-isu strategis. Menurutnya, dalam forum ini juga perlu dibahas permasalahan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025.
Dia berharap forum konsultasi publik ini menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Hal itu bertujuan untuk penyempurnaan rancangan awal dokumen RKPD Tahun 2025.
"Sehingga RKPD tersebut dapat diimplementasi dengan baik. Kami juga berharap kolaborasi dan sinergitas semua pihak dalam mewujudkan Parepare menuju Kota Tujuan Investasi," paparnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen berharap konsultasi publik itu memberikan hasil yang baik untuk penyusunan perencanaan tahun 2025.
"Sekaligus kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan Forum konsultasi publik ini," pungkas dia.
Adapun tujuh program prioritas pembangunan daerah dalam rancangan awal RKPD tahun 2025 yakni;
- Peningkatan penyelenggaraan dan layanan kesehatan yang berkelanjutan.
- Pengembangan investasi.
- Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan penunjang perekonomian.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- Mendorong pembangunan ekonomi kreatif.
- Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan inovatif. (*)
