 |
| Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli |
Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli turut menanggapi laporan masyarakat terkait dugaan ijazah palsu Paslon di Parepare. Mardiana menyebut kasus tersebut sementara dalam penelusuran.
"Jadi kita belum bisa meletakkan bagaimana posisinya (dugaan ijazah palsu). Karena masih dalam konteks penelusuran," ungkapnya usai menghadiri acara launching pengawasan partisipatif Bawaslu Parepare, Sabtu, (21/9/2024) malam.
Mardiana mengungkapkan Bawaslu sedang fokus menangani sejumlah laporan pencalonan. Dia menyebut kasus yang terjadi ada di Maros, Barru, Palopo dan Parepare.
"Parepare ini menyangkut keabsahan dokumen syarat calon yang diragukan. Ini kan calon terpilih DPRD provinsi. Ini juga pernah dilaporkan pada pemilu lalu. Jadi kasusnya serupa, tapi bagaimana pun kita juga tetap merespons laporan, ditindaklanjuti oleh Bawaslu Parepare," ungkap dia.
Lebih lanjut Mardiana mengungkapkan laporan pencalonan di Parepare sementara ditelusuri ke instansi terkait. Dirinya mengatakan Bawaslu mengecek keabsahan ijazah salah satu paslon di Parepare
"Dilakukan penelusuran ke instansi terkait yang punya otoritas kewenangan. Seperti sekolah, kemudian melakukan kroscek ke dinas pendidikan. Apakah memang ijazah ini sudah terverifikasi di dinas pendidikan," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Parepare Muhammad Zainal Asnun membeberkan laporan terkait dugaan ijazah palsu Paslon sementara dalam penanganan pelanggaran. Kata dia, hasil pemeriksaan akan diumumkan paling lambat 5 hari.
"Laporan ini sementara dalam penanganan pelanggaran di Bawaslu. Insyaallah kami diberi undang-undang waktu tiga tambah dua hari. Lima hari itu waktunya besok kita umumkan. Paling lambat malam pukul 19.00," kata dia.
Zainal mengungkapkan Bawaslu sudah meminta keterangan pelapor dan terlapor. Selain itu, sejumlah saksi-saksi terkait juga sudah dilakukan pemeriksaan.
"Semua yang kita anggap terkait menyangkut saksi-saksi, pelapor terlapor kita sudah mintai keterangan semua," ujarnya.
Selain saksi, Bawaslu juga memeriksa dokumen yang diduga palsu. Dokumen tersebut menjadi bahan pembahasan di sentra Gakkumdu.
"Pasti ada dokumen yang akan kita lakukan pembahasan di sentra Gakkumdu," pungkas dia.(*)
