Manajemen RS Hasri Ainun Habibie terus melakukan upaya peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan. Salah satu yang menjadi perhatian yakni pendapatan perparkiran.
Pihak RS Ainun memutuskan untuk merubah sistem pengelolaan parkir. Manajemen memilih bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan catatan, tetap memperhatikan tenaga lokal.
“Selama ini, realisasi PAD dari sektor perparkiran belum mencapai target yang diharapkan. Dengan pengelolaan yang lebih profesional, diharapkan potensi pendapatan parkir dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah,” jelas Humas RS Hasri Ainun Habibie, Sukmawati, Jumat 27 Desember 2024.
Sukmawati juga menyebutkan kebijakan merubah sistem pengelolaan parkir merupakan rekomendasi KPK. Kata dia, KPK meminta RS Hasri Ainun untuk mengoptimalkan sumber pendapatan, termasuk parkir.
“Dalam kunjungan KPK ke Parepare, ditekankan pentingnya optimalisasi sumber pendapatan pajak, termasuk sektor perparkiran. Arahan ini menjadi motivasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan parkir dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” papar dia.
Selanjutnya, kata Sukmawati, pengelolaan parkir di RS Hasri Ainun Habibie akan menerapkan sistem digital. “Diharapkan sistem ini memberikan pengalaman parkir yang lebih teratur, efisien, dan sesuai peraturan,” ungkap dia.
Meski sempat menjadi perhatian publik dan menuai penolakan, namun pengelolaan parkir di Parepare sudah menemui titik terang. Penolakan itu sudah dimediasi DPRD Parepare dengan baik. (*)
