DPRD Parepare siap mengawal nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah melalui ujian seleksi. Pasalnya keputusan BKN dan Kemenpan RB terkait penyesuaian jadwal pengangkatan dikeluhkan para calon PPPK.
BKN dan Kemenpan RB menyepakati penyesuaian jadwal pengangkatan PPPK serentak dilakukan 1 Maret 2026 mendatang. Sementara CPNS akan diangkat 1 Oktober 2025.
Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir menilai penyesuaian jadwal itu perlu ditinjau ulang. Menurutnya, pengangkatan PPPK perlu dilakukan secepatnya. Apalagi, kata dia, Kota Parepare sudah siap mengangkat PPPK.
“Kami di DPRD sudah siap mengangkat PPPK yang sudah lulus seleksi. Gajinya sudah kami anggarkan di APBD 2025. Nilainya itu Rp28,7 miliar. Sebaiknya pengangkatan PPPK dilakukan secepatnya agar segera bekerja,” ungkap dia, Senin 10 Maret 2025.
Komisi 1 DPRD Parepare segera mengawal nasib PPPK. Komisi 1 menjadwalkan konsultasi ke DPR RI, BKN dan Kemenpan RB mendiskusikan pengangkatan PPPK.
“Kita sudah jadwalkan untuk konsultasi ke Komisi II DPR RI dan Kemenpan RB. Kita ingin mendiskusikan pengangkatan PPPK. Ya kita ingin PPPK khususnya di Parepare segera diangkat,” jelas Ketua Komisi 1 DPRD Kamaluddin Kadir.
Dirinya menjelaskan, penyesuaian jadwal pengangkatan PPPK perlu pembagian klaster. Daerah yang sudah siap anggarannya seperti Parepare sudah bisa diangkat. Sementara daerah yang belum siap anggarannya bisa Maret 2026 mendatang.
“Kalau kami di Parepare itu sudah siap. Gajinya 1132 PPPK tahun 2025 sudah dianggarkan dalam APBD. Jadi tidak ada lagi alasan untuk menunda,” papar dia.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 Asy’ari Abdullah. Dirinya siap memperjuangkan nasib PPPK. Dia menyampaikan pesan ke calon PPPK Parepare agar bersabar menunggu kepastian jadwal pengangkatan.
“Kami sepakat pengangkatan PPPK dilakukan secepatnya. Untuk teman-teman PPPK tetap bersabar, kami siap memperjuangkan agar jadwal pengangkatan bisa sesuai yang kita harapkan. Mohon doanya,” tandas Ketua Partai Gelora Parepare itu. (*)
